PASURUAN, Pagiterkini.com – Setelah ramai diperbincangkan, perayaan Hari Jadi (Harjad) Kabupaten Pasuruan ke-1096 di Kecamatan Tutur, Kamis (25/9), kembali menjadi sorotan. Alih-alih sekedar meninggalkan jejak kemeriahan, gelaran karnival tersebut justru diselimuti dugaan pungutan liar (pungli) dan sejumlah kejanggalan.
Seorang warga Tutur, sebut saja Kasimin (nama samaran), mengaku heran dengan situasi yang ia lihat. Bukan hanya soal transparansi anggaran yang masih misterius, tetapi juga dampaknya terhadap dunia pendidikan.
“Demi acara karnival, ada sekolah yang sampai meliburkan kegiatan belajar mengajar. Apa ada pemberitahuan ke dinas pendidikan soal libur,” ujarnya.
Kasimin juga menyinggung dugaan praktik jual-beli kursi di panggung utama. Kursi VIP disebut dipatok Rp100 ribu, sementara Premium Seat bahkan mencapai Rp150 ribu.
“Hanya untuk bisa duduk di depan panggung saja harus bayar. Kok bisa begitu ya.?” keluhnya.
Tak berhenti di situ, pungutan terhadap pedagang kaki lima (PKL) juga menyeruak. Informasi yang beredar, pedagang diminta menyetor Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Bahkan, peserta karnival yang ingin memperoleh nomor urut pertama diduga dipungut biaya.
Lebih lanjut, Kasimin mempertanyakan legalitas panitia penyelenggara. “Seharusnya ada SK resmi. Tidak bisa sembarang orang tiba-tiba jadi panitia, apalagi untuk acara sebesar ini,” tegasnya.
Ia menduga ada pihak lain yang menjadi pengendali di balik layar, sementara panitia di lapangan kebingungan mengelola acara. Namun, siapa sosok yang dimaksud masih misterius.?
Sementara itu, Camat Tutur ketika dikonfirmasi menegaskan bahwa, pihak kecamatan hanya sebatas dilibatkan dalam rapat koordinasi bersama kepolisian dan dinas terkait. “Untuk acara dan lainnya, itu sepenuhnya ranah panitia,” ujarnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan kedua kalinya, Aris selaku Ketua Panitia karnival masih bungkam dan enggan memberikan keterangan.
(Mal/tim/kuh).
Tinggalkan Balasan