Pasuruan, Pagiterkini.com – Tabir di balik polemik Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Randupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, perlahan mulai terkuak.
Di balik isu yang selama ini digulirkan sekelompok orang yang mengatasnamakan warga, muncul dugaan adanya agenda tertentu yang diduga tidak semata-mata memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sejumlah informasi yang dihimpun awak media mengarah pada dugaan adanya skenario sistematis untuk menggiring opini publik bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Randupitu bermasalah. Dugaan tersebut bahkan berkaitan dengan upaya menjatuhkan Kepala Desa Mochamad Fuad sebelum masa jabatannya berakhir.
Tak hanya itu, muncul juga dugaan keterlibatan seorang oknum staf desa yang diduga memiliki kepentingan pribadi dan berperan dalam membangun narasi negatif terhadap program PTSL. Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan salah seorang narasumber yang mewanti-wanti namanya tak mau disebutkan.
“Ada staf desa yang terlibat dalam perkara ini. Mereka sakit hati kepada Pak Kades Fuad karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingannya. Bahkan sudah ada skenario untuk melengserkan beliau sebelum masa jabatannya selesai,” ungkap narasumber, Minggu (28/06).
Menurutnya, kelompok tersebut tidak menginginkan Desa Randupitu berkembang di bawah kepemimpinan Mochamad Fuad. Program PTSL yang menjadi salah satu program strategis desa justru diduga dijadikan sasaran untuk membangun persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Mereka berharap PTSL gagal sehingga yang disalahkan adalah Kades Fuad dan Ketua PTSL Nawawi. Setelah itu mereka ingin tampil sebagai penyelamat agar mendapat simpati masyarakat,” lanjutnya.
Narasumber juga mengungkapkan, adanya dugaan ambisi politik di balik polemik tersebut. Salah seorang yang berinisial BI, menurutnya, bahkan pernah menyampaikan keinginan untuk menjadi kepala desa.
“Bek aku sido dadi Kades, sampean jaluk opo,-red. Kalau aku jadi Kades kamu mau mintak apa,” ujar narasumber menirukan ucapan BI kepada salah satu tokoh masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah warga mengaku didatangi beberapa orang yang meminta fotokopi KTP serta tanda tangan pada selembar kertas yang berkaitan dengan polemik PTSL. Namun, menurut pengakuan warga, tujuan pengumpulan data tersebut tidak dijelaskan secara gamblang.
“Saya didatangi KLM (inisial). Saya diminta menyerahkan fotokopi KTP dan tanda tangan. Saat saya tanya untuk apa, dia tidak menjelaskan. Akhirnya saya menolak karena sejak awal tidak ada paksaan dari Pak Kades maupun panitia PTSL,” ujar salah satu warga.
Diberitakan sebelumnya, informasi yang dihimpun awak media juga mengarah pada dugaan adanya pihak yang mendanai aktivitas kelompok tersebut. Dugaan itu mencuat setelah warga bernama Dirwan mengaku mengetahui adanya pihak yang membiayai gerakan terkait polemik PTSL di Desa Randupitu.
“Itu sudah dilaporkan warga Mas. Masalah PTSL ini ada yang membiayai, orang kaya di Randupitu. Sebentar lagi kepala desa, camat, bupati, dan kepala BPN akan dipanggil kejaksaan,” tulis Dirwan dalam pesan WhatsAppnya.
(Mal/Red)
Tinggalkan Balasan