JAWA TIMUR, PAGITERKINI.COM – Suara Generasi Muda memberikan rapor merah dan kritikan dalam 100 hari kepemimpinan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai kinerja ini berdasarkan komitmen, pernyataan, dan kebijakan pemerintah sejak pelantikan 20 Oktober 2024.

Sebuah periode yang kerap menjadi tolak ukur awal bagi efektivitas sebuah pemerintahan. Bagi banyak kalangan, ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi apakah janji-janji perubahan yang disampaikan selama kampanye dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret.

Inisiator “Suara Generasi Muda”, Andri Firmansyah mengatakan, bahwa Catatan dan Evaluasi 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih merupakan sebuah peringatan keras untuk Pemerintah agar lebih pro kepada rakyat bukan untuk kepentingan elit dan oligarki.

“Ini merupakan catatan buruk untuk pak Prabowo beserta kabinetnya, agar segera melakukan evaluasi terhadap kebijakanya untuk lebih mementingkan rakyatnya, bukan malah mementingkan elit dan oligarki,” tegas Andri.

Tidak hanya itu, Andri juga menyoroti alokasi anggaran 2026 Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas utama, pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas pendukung.

“Seharusnya, Pendidikan dan Kesehatan harus jadi prioritas utama, bukan sekedar pendukung. Keduanya adalah fondasi untuk membangun SDM yang unggul,” ujarnya.

Selain itu, “Suara Generasi Muda” juga menyuarakan 17 poin kebijakan Prabowo-Gibran yang dianggap gagal pada 100 hari kerja sejak menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Berikut rinciannya ;

1. Gas LPG 3 kg dilarang dijual oleh pengecer, membuat keberadaannya menjadi langka.

2. Tunjangan dosen, guru, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam tidak dibayarkan jarena efisiensi anggaran.

3. Penggusuran rumah rakyat berbagai daerah yang sudah memiliki sertifikat hak milik tanah secara semena-mena untuk kepentingan korporasi.

8. Pemindahan prioritas pendidikan dan kesehatan nasional diturunkan dari Prioritas Utama menjadi Prioritas Pendukung.

9. Program Makan Bergizi Gratis (MBG): dinilai membebani rakyat dan tidak berdampak pada pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, tidak menghidupkan perekonomian regional, serta hanya menguntungkan kelompok yang dekat dengan kekuasaan.

10. Realisasi Program 22 Ribu Sekolah: Mendesak Presiden Prabowo dan Wakilnya untuk segera merealisasikan program ini yang hingga saat ini belum jelas pelaksanaannya.

11. Pembabatan Hutan: Mendesak Presiden Prabowo dan Wakilnya untuk menghentikan pembabatan hutan lindung, hutan produktif, dan rumah adat yang merusak ekologi demi program swasembada pangan dan hilirisasi yang sesat.

12. Menteri dan pejabat menggunakan patwal seenaknya, sedangkan di sisi lain rakyat macet-macetan naik transportasi umum

13. Harga buku menjadi mahal.

14. Bahan bakar minyak di pom bensin swasta menghilang secara mencurigakan.

15. Ancaman untuk menyampaikan kritik secara terbuka.

16. Laut dikuasi korporasi oligarki dengan semena-mena membuat pagar laut, menerbitkan HGB di laut yang jelas-jelas tidak diperbolehkan Undang-undang karena laut milik publik.

17. Menteri ESDM berwacana untuk ikuti AS keluar dari Perjanjian Paris, padahal keadaan bumi dan lingkungan sudah sangat parah.

Dengan rapot merah yang diberikan, Inisiator “Suara Generasi Muda” berharap, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat segera melakukan evaluasi dan menghadirkan kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. (Mal/Red)