Surabaya, Pagiterkini.com – Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggeruduk kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur untuk menuntut kejelasan atas dugaan pemotongan anggaran kegiatan reses anggota legislatif yang dinilai mencederai kepercayaan publik dan berpotensi merugikan masyarakat.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa dugaan pemotongan anggaran reses tidak bisa dianggap persoalan biasa. Menurutnya, jika benar terjadi, maka praktik tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat karena anggaran reses berasal dari uang negara yang seharusnya digunakan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Jangan bermain-main dengan uang rakyat. Jika memang ada pemotongan anggaran reses, maka semua pihak yang terlibat harus diperiksa. Kami mendesak audit menyeluruh dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada yang dilindungi,” tegas Baihaki dalam orasinya. Rabu (10/06).
Ia menilai dugaan tersebut harus dibongkar secara terang-benderang agar masyarakat mengetahui ke mana sebenarnya aliran anggaran yang telah dialokasikan negara. Menurut Baihaki, transparansi merupakan kewajiban, bukan pilihan, bagi setiap pihak yang mengelola anggaran publik.
Senada dengan itu, Koordinator Aksi, Abdul Azis, menyatakan bahwa dugaan pemotongan anggaran reses berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan serap aspirasi dan menghambat kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
“Reses bukan kegiatan pribadi anggota dewan. Itu program yang dibiayai uang rakyat. Jika ada anggaran yang dipotong atau tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka masyarakatlah yang menjadi korban,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa AMI secara terbuka mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran reses yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Mereka mendesak adanya keterbukaan data dan pertanggungjawaban yang jelas agar tidak menimbulkan kecurigaan publik yang semakin meluas.
AMI juga menantang pihak-pihak yang merasa tidak terlibat untuk membuka seluruh dokumen dan laporan penggunaan anggaran kepada publik. Menurut mereka, cara terbaik untuk membantah dugaan yang berkembang adalah dengan menunjukkan bukti, bukan hanya memberikan klarifikasi.
Selain menuntut audit oleh lembaga berwenang, AMI meminta aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan penyelidikan mendalam apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Mereka menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan dan tidak boleh ada ruang bagi praktik penyalahgunaan anggaran.
Perwakilan massa aksi kemudian diterima oleh H. Surat, S.Pd., selaku perwakilan DPD PAN untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, AMI mendesak agar partai tidak menutup mata terhadap persoalan yang mencuat dan segera melakukan evaluasi internal terhadap pihak-pihak yang namanya disebut dalam dugaan tersebut.
Bagi AMI, persoalan ini bukan hanya isu politik, melainkan menyangkut integritas dan akuntabilitas pengelolaan uang negara. Karena itu, mereka menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus hingga ada kejelasan dan langkah nyata dari pihak terkait.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan berjalan tertib. Namun demikian, AMI menegaskan bahwa gerakan pengawalan tidak akan berhenti sampai dugaan pemotongan anggaran reses diungkap secara terang, dilakukan audit independen, serta ada tindakan hukum yang tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran.
“Jangan jadikan uang rakyat sebagai bancakan. Kami akan terus mengawal dan memastikan persoalan ini tidak berhenti sebagai isu, tetapi berujung pada pembuktian dan pertanggungjawaban hukum yang jelas,” pungkas Baihaki AAkbar
(Mal/Red)
Tinggalkan Balasan