Surabaya, PagiterKini.Com – Aroma persoalan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan Lapas Kelas IIA Pamekasan kian menyengat. Dugaan yang sudah mencuat ke ruang publik justru tak dibarengi kejelasan. Hingga kini, tak ada penjelasan resmi soal hasil pemeriksaan, tak ada transparansi soal langkah evaluasi, dan tak ada kepastian terhadap pihak yang diduga terlibat.
Kebisuan inilah yang memantik amarah Aliansi Madura Indonesia (AMI). Mereka menilai sikap aparat pemasyarakatan terlalu pasif, bahkan terkesan membiarkan isu mengambang tanpa ujung.
Sekretaris Jenderal AMI, Abdul Aziz, S.H., melontarkan ultimatum keras. Ia menuntut pertanggungjawaban terbuka dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Kepala Kanwil Ditjen PAS Jawa Timur, hingga pucuk pimpinan Lapas Bojonegoro dan Pamekasan.
“Ini bukan perkara kecil. Kalau sudah meledak ke publik tapi tak ada penjelasan resmi, maka wajar jika masyarakat curiga. Negara tidak boleh kalah oleh oknum,” tegas Aziz.
Menurutnya, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Jika pemeriksaan sudah dilakukan, hasilnya harus diumumkan. Namun jika tidak ditemukan pelanggaran, institusi juga wajib bicara terang agar tidak memicu spekulasi liar.
“Jangan sampai muncul kesan melindungi oknum. Transparansi itu kewajiban negara, bukan sekedar permintaan,” lanjutnya.
Sebagai bentuk tekanan terbuka, AMI memastikan akan turun ke jalan. Aksi besar-besaran direncanakan digelar di Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur pada Rabu–Kamis, 25–26 Februari mendatang.
Dalam aksi tersebut, AMI membawa tuntutan keras:
Copot Menteri IMIPAS RI
Copot dan pecat Kepala Kanwil Ditjen PAS Jatim
Copot dan pecat Kalapas, KPLP, dan Kamtib Lapas Kelas IIA Bojonegoro
Copot dan pecat Kalapas, KPLP, dan Kamtib Lapas Kelas IIA Pamekasan
Publikasikan secara resmi hasil pemeriksaan
Bagi AMI, ini bukan sekedar isu lapas, melainkan ujian integritas lembaga negara. Mereka menegaskan, jika negara tetap bungkam, gelombang tekanan publik akan terus membesar.
“Kami pasti turun aksi jika tak ada kejelasan. Ini soal integritas, soal marwah lembaga negara,” pungkas Abdul Aziz. (kuh)
Tinggalkan Balasan