Pasuruan, PagiterKini.Com – Kebijakan pemangkasan drastis bonus atlet Porprov Jawa Timur 2025 oleh Pemerintah Kota Pasuruan memicu gelombang kemarahan luas dari kalangan insan olahraga dan masyarakat sipil.
Keputusan yang dinilai sepihak dan tidak berpihak pada kesejahteraan atlet itu dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap perjuangan para peraih prestasi yang selama ini mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Kekecewaan yang lama terpendam akhirnya meledak menjadi aksi demonstrasi terbuka di depan Kantor Pemerintah Kota Pasuruan, Senin (02/03/26).
Puluhan massa yang terdiri dari atlet berprestasi, aktivis LIRA Jawa Timur, GM-FKPPI, tokoh agama, serta elemen masyarakat turun ke jalan membawa tuntutan tegas, pemerintah diminta menghentikan kebijakan yang dianggap merendahkan martabat atlet. Mereka menilai pemangkasan bonus bukan sekedar persoalan angka, melainkan simbol lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap dunia olahraga.
Sejak pagi, suasana aksi berlangsung panas. Massa membawa spanduk kecaman, poster kritik, serta melakukan aksi teatrikal sebagai simbol duka atas kebijakan yang mereka sebut sebagai “pembunuhan semangat atlet”.
Orasi demi orasi menggema, menuding alasan efisiensi anggaran hanyalah dalih yang tidak sensitif terhadap realitas perjuangan atlet di lapangan.
Para demonstran menilai kebijakan tersebut sangat tidak adil, mengingat atlet harus menjalani latihan intensif bertahun-tahun dengan biaya pribadi yang tidak sedikit. Banyak atlet bahkan harus mengorbankan pekerjaan, pendidikan, hingga kehidupan sosial demi fokus meraih prestasi bagi Kota Pasuruan.
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, penurunan bonus terjadi secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya:
Emas: Rp30.000.000 → Rp10.000.000
Perak: Rp20.000.000 → Rp7.500.000
Perunggu: Rp10.000.000 → Rp5.000.000
Penurunan nominal tersebut dinilai terlalu tajam dan tidak melalui komunikasi terbuka dengan atlet maupun stakeholder olahraga. Para atlet menegaskan, bahwa penghargaan yang layak bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga motivasi keberlanjutan prestasi daerah.
Kemarahan atlet sebelumnya sempat viral di media sosial. Beberapa atlet terlihat membuang papan simbolis nominal bonus sebagai bentuk protes terbuka. Bahkan, ada atlet yang menolak menerima bonus ketika diserahkan langsung oleh Wali Kota Pasuruan di GOR beberapa waktu lalu, sebuah tindakan yang mencerminkan akumulasi kekecewaan mendalam.
Wahyu, salah satu perwakilan atlet Kota Pasuruan, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut melukai harga diri atlet.
“Kami ini berjuang membawa nama daerah, bukan sekedar mencari bonus. Tapi ketika penghargaan dipangkas tanpa penghormatan, itu menyakitkan. Kami latihan sampai cedera, keluar biaya sendiri, bahkan meninggalkan keluarga. Jangan anggap perjuangan kami murah,” ujarnya, usai aksi.
Kritik terbuka datang dari Ketua GM-FKPPI sekaligus Wakil Gubernur LIRA Jawa Timur, Ayi Suhaya, S.H. Dalam orasinya, ia melontarkan kritik keras yang langsung menyasar kepemimpinan Pemerintah Kota Pasuruan.
Sebagai bentuk protes simbolik, massa menyerahkan karangan bunga bela sungkawa kepada Wali Kota, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Ketua KONI Kota Pasuruan. Karangan bunga itu disebut sebagai simbol “matinya empati” pemerintah terhadap atlet.
“Ini bukan sekedar soal bonus. Ini soal harga diri atlet yang diinjak-injak oleh kebijakan yang tidak punya rasa. Kalau pemimpin tidak mampu menghargai pejuang olahraga, lebih baik mundur dari jabatannya,” tegas Ayi di hadapan massa.
Ayik, sapaan akrabnya, bahkan menuding adanya persoalan serius di internal pemerintahan yang berdampak pada lahirnya kebijakan tidak sehat.
“Kami menduga ada geng-gengan di dalam Pemkot antara N1, N2, dan N3. Ketika pimpinan sibuk dengan konflik internal, rakyat yang jadi korban. Atlet yang sudah berprestasi justru diperlakukan seperti beban anggaran,” ujarnya lantang.
Ia juga menegaskan bahwa alasan efisiensi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengorbankan sektor pembinaan olahraga.
“Jangan bicara efisiensi kalau yang dipangkas justru hak atlet. Efisiensi seharusnya dimulai dari belanja yang tidak produktif, bukan dari keringat anak-anak muda yang berjuang membawa prestasi,” tambahnya.
Ketidakhadiran Wali Kota maupun Sekretaris Daerah dalam aksi tersebut semakin memancing kemarahan massa. Aspirasi demonstran akhirnya hanya diterima oleh Kabid Bakesbangpol, Heri. Massa menilai absennya pimpinan daerah sebagai bentuk ketidakberanian menghadapi kritik publik.
Teriakan kecewa bahkan sempat menggema, menyebut pimpinan daerah tidak memiliki keberanian moral untuk berdialog langsung dengan rakyatnya sendiri.
Aksi berlangsung tertib namun penuh tekanan moral terhadap pemerintah daerah. Massa menegaskan bahwa demonstrasi ini bukan akhir, melainkan peringatan awal. Jika tuntutan tidak segera direspons dan kebijakan bonus tidak dievaluasi, gelombang aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar dipastikan akan kembali digelar.
Bagi para atlet, persoalan ini bukan lagi sekadar angka rupiah, melainkan soal penghargaan, keadilan, dan masa depan olahraga Kota Pasuruan yang mereka khawatirkan kian kehilangan arah di bawah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada prestasi. (MaL/Red)
Tinggalkan Balasan