Jakarta, Pagiterkini.com – Keputusan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kompol Kosmas Kaju Gae mengguncang ruang publik sekaligus membangkitkan gelombang solidaritas dari masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, hingga diaspora di berbagai kota besar.
Kompol Kosmas bukan sekadar seorang perwira menengah. Ia adalah putra daerah yang puluhan tahun mengabdi di kepolisian. Rekam jejaknya sarat keberanian, terutama saat mengawal demonstrasi besar di Jakarta, di mana ia berdiri di garis depan, mengamankan situasi sekaligus melindungi banyak orang, termasuk pejabat negara.
Kini, pengabdian panjang itu seakan dihapus oleh tinta tebal keputusan PTDH. Publik menilai sanksi ini tidak seimbang dengan jasa yang telah diberikan.
Surat terbuka masyarakat Ngada beredar luas di media sosial. Isinya tegas: menolak PTDH, menuntut peninjauan ulang, dan menyerukan sanksi yang lebih adil. Seruan ini disertai pengingat bahwa ada bentuk hukuman yang lebih manusiawi tanpa harus meruntuhkan karier seorang putra bangsa.
“Kompol Kosmas tetaplah kebanggaan kami, tetaplah pahlawan kami,” begitu bunyi pernyataan masyarakat yang berulang kali dibagikan.
Dukungan semakin meluas dengan petisi daring di Change.org berjudul Tolak PTDH Kompol Kosmas Kaju Gae yang sudah meraih ribuan tanda tangan dalam hitungan hari. Tagar #SaveCosmas, #Polri, hingga #IndonesiaHebat menggema di Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok, menyatukan solidaritas lintas daerah.
Gelombang digital ini tak sekadar emosional, tetapi juga menajamkan kritik. Warganet mempertanyakan konsistensi KKEP Polri dalam menjatuhkan sanksi. Ada kasus berat dengan hukuman ringan, sementara terhadap Kosmas, sanksi justru maksimal.
Pertanyaan pun menguat: apakah keputusan ini benar-benar mencerminkan keadilan, atau hanya sekadar penerapan aturan kaku tanpa mempertimbangkan pengabdian dan rekam jejak?
Dukungan publik telah menjelma tekanan politik. Surat terbuka masyarakat Ngada turut ditujukan kepada Kapolri dan pimpinan DPR RI. Bagi mereka, ini bukan lagi sekadar urusan internal Polri, melainkan isu keadilan publik dan martabat rakyat kecil.
Masyarakat menilai, keputusan ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Kapolri di tengah upaya membangun citra polisi yang humanis, transparan, dan profesional. Jika suara rakyat kecil diabaikan, luka kepercayaan publik terhadap Polri akan semakin dalam.
Hari ini, Kompol Kosmas bukan hanya seorang individu. Ia telah menjadi simbol bahwa keadilan tidak semata soal aturan, tetapi juga soal hati nurani. Dari Flores hingga Jakarta, suara yang sama bergema: jangan padamkan pengabdian panjang hanya dengan satu keputusan.
Masyarakat Ngada menegaskan, perjuangan mereka tak akan berhenti. Dari doa-doa di tanah Flores hingga dukungan di ruang digital, pesan mereka jelas: suara rakyat kecil harus didengar. (*red)
Tinggalkan Balasan