PASURUAN, PAGITERKINI.COM – Komitmen Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan kemitraan positif antara kepolisian dan media, tampaknya belum sepenuhnya diimplementasikan oleh seluruh jajaran di bawahnya.

Hal ini terlihat dari sikap Kanitreskrim Polsek Prigen, Ipda Djoko Yulianto, yang dinilai tidak merespons konfirmasi media terkait peristiwa yang tengah menjadi perhatian publik.

Diketahui, sebuah video yang memperlihatkan sekelompok pemuda diduga terlibat dalam aksi gangster dan sempat diamuk massa, telah beredar luas dan memicu kekhawatiran masyarakat.

Namun, sejak pagi hingga sore hari, upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan ini tidak mendapatkan respons dari Ipda Djoko Yulianto.

Minimnya itikad untuk memberikan klarifikasi atas peristiwa tersebut menimbulkan kekecewaan dari kalangan media.

Padahal, keterbukaan informasi sangat penting guna memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat serta mencegah munculnya spekulasi yang menyesatkan.

Pimpinan Redaksi Pagiterkini.com Kukuh Setya, menyampaikan keprihatinannya atas sikap tertutup tersebut.

“Ketika arahan pimpinan yang jelas dan tegas tidak dijalankan, ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai loyalitas terhadap institusi dan komitmen terhadap pelayanan publik,” ujarnya. Minggu (15/06)

Ia juga menambahkan, bahwa sikap pasif tersebut dapat merusak hubungan baik antara institusi kepolisian dan media yang selama ini telah terjalin secara profesional dan saling mendukung.

Sementara itu, Redaksi Pagiterkini.com tetap memberikan apresiasi terhadap Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, yang dikenal responsif, terbuka, dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam berkomunikasi dengan media.

“Kapolres telah menunjukkan sikap kepemimpinan yang visioner dan terbuka. Sayangnya, masih ada oknum di tingkat sektor yang belum mampu menjalankan nilai-nilai tersebut dalam praktik di lapangan,” tambahnya.

Situasi ini pun memunculkan pertanyaan dari kalangan media dan masyarakat, sejauh mana instruksi pimpinan benar-benar dijalankan oleh jajaran di bawahnya? Tanpa adanya evaluasi yang tegas dan konsisten, potensi terjadinya disinformasi serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dikhawatirkan akan semakin besar.

(mal/kuh)